Kapolri Tegas Tolak Subordinasi Polri, Pakar Ingatkan Bahaya Politisasi Hukum

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens, mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara terbuka menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian. Menurut Boni, sikap Kapolri tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai resistensi institusional, melainkan mencerminkan kenegarawanan dalam menjaga prinsip dasar demokrasi dan negara hukum.

“Penolakan Kapolri terhadap gagasan subordinasi Polri ke dalam struktur kementerian menunjukkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental berdemokrasi. Dalam konteks negara hukum demokratis, kemandirian lembaga penegak hukum menjadi prasyarat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan,” ujar Boni Hargens dalam keterangannya yang diterima redaksi fajar.co.id, Rabu (28/1/2026).

Boni menegaskan, perdebatan mengenai posisi Polri bukan sekadar persoalan teknis administrasi pemerintahan. Menurutnya, isu tersebut menyentuh filosofi dasar penyelenggaraan negara, khususnya dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tidak tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.

Ia menilai kemandirian Polri dari intervensi politik praktis merupakan jaminan utama agar penegakan hukum dapat berjalan objektif, tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik maupun kepentingan kekuasaan yang sedang berkuasa. Dalam sistem demokrasi modern, kata Boni, institusi penegak hukum harus berada pada posisi yang memungkinkan mereka bekerja secara profesional dan imparsial.