5 days ago
23
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace/BoP yang dibentuk Presiden AS, Donald Trump menuai polemik di tanah air.
Pemicunya soal adanya keharusan untuk membayar iuran yang nilainya tidak sedikit USD 1 miliar atau setara Rp16,8 triliun. Selain anggaran yang dinilai cukup besar, arah Dewan Perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina juga dinilai belum ada kejelasan.
Belum lagi, BoP ini ternyata tidak melibatkan Palestina sebagai negara yang menjadi pihak yang paling berkepentingan.
Terkait nilai iuran yang harus dibayarkan Indonesia sebagai anggota Dewan Perdamaian tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa iuran itu berpotensi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kendati begitu, Purbaya mengaku pihaknya belum mendiskusikan lebih rinci terkait asal usul dana iuran yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut. Tapi ia memprediksi suatu saat nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan tugas itu kepada dirinya.
"Kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir, sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (29/1).
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia memastikan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan, keputusan tersebut telah diambil langsung oleh Presiden sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
